MEDIAKOMPASS.ID Komisi II DPRD Lampung Gelar RDP, Kawal Program APBD 2026 Tepat Sasaran

Mediakompass.id

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (20/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Provinsi Lampung tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat internal komisi yang menilai perlu adanya pendalaman terhadap rencana program OPD. Langkah ini dilakukan guna memastikan perencanaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, M.Pd.I., didampingi Wakil Ketua Hi. Arnol Alam, SH., serta Sekretaris Arbun Sayunis, S.Sos., MM. Turut hadir anggota Komisi II lainnya, di antaranya Drs. Mikdar Ilyas, MM., I Made Suarjaya, SH., MH., Hi. Fauzi Heri, ST., SH., MH., Fatikhiyatul Khoiriyah, S.I.I., M.I.I., Singa Ersa Awangga, Melda, SH., serta Hi. Morisman, ST.

Sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II juga hadir dalam rapat ini, meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan program pembangunan.

“Komisi II DPRD Lampung ingin memastikan setiap program yang dirancang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan sektor riil di daerah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk hadir secara langsung tanpa diwakilkan, serta menyiapkan bahan paparan secara komprehensif guna menunjang efektivitas pembahasan.

Melalui forum ini, DPRD Provinsi Lampung berharap terwujud sinkronisasi program yang lebih baik antar perangkat daerah, sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.