Menjinakkan “Semut Besi” di Bandar Lampung: Antrean BBM Subsidi Mengancam Keselamatan dan Melumpuhkan Jalur Vital Kota oleh: Ir. H. Tri Joko Margono, S.H., M.M.

Mediakompass.id

BANDAR LAMPUNG — Jalan raya seharusnya menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Namun, di sejumlah ruas jalan strategis Kota Bandar Lampung, fungsi tersebut kian terganggu oleh antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Truk-truk besar dan kendaraan pribadi mengular di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), bahkan hingga memakan bahu dan sebagian badan jalan.

Pemandangan ini menghadirkan ironi di tengah upaya membangun Bandar Lampung sebagai kota yang tertib, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalur-jalur strategis yang semestinya menjadi penghubung mobilitas warga justru berubah menjadi ruang tunggu kendaraan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Antrean tersebut dilaporkan menjadi persoalan di sejumlah titik, antara lain Jalan Soekarno-Hatta atau By Pass, kawasan Kota Sepang di depan A Plus Tanjung Senang, Jalan Ratu Dibalau, SPBU By Pass dekat Rumah Sakit Imanuel, kawasan Mal Boemi Kedaton (MBK), hingga koridor Jalan Sultan Agung.

Fenomena ini tidak sepatutnya dianggap sebagai persoalan rutin yang akan selesai dengan sendirinya. Ketika antrean BBM mengganggu arus lalu lintas dan menghambat aktivitas masyarakat, persoalannya telah berkembang menjadi masalah tata kelola ruang jalan, keselamatan publik, distribusi energi, dan efektivitas pelayanan pemerintah.

Ancaman Keselamatan di Jalan Raya

Dampak pertama yang harus menjadi perhatian adalah keselamatan pengguna jalan. Kendaraan berukuran besar yang mengantre hingga ke bahu jalan atau badan jalan utama dapat mempersempit ruang gerak kendaraan lain. Situasi tersebut menciptakan titik konflik lalu lintas, mengurangi jarak pandang, dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Pengendara sepeda motor menjadi salah satu kelompok yang rentan. Mereka harus bermanuver di antara kendaraan besar, menghadapi perubahan arus secara mendadak, dan berhadapan dengan potensi titik buta atau blind spot truk.

Risiko tersebut semakin besar pada malam hari, saat hujan, atau ketika antrean tidak dilengkapi pengaturan lalu lintas dan rambu peringatan yang memadai.

Karena itu, antrean BBM yang meluber ke jalan umum tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan pengelola SPBU. Ini merupakan persoalan keselamatan yang membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, kepolisian, Dinas Perhubungan, Pertamina, dan instansi terkait.

Jalan raya adalah ruang publik yang harus digunakan secara tertib. Hak kendaraan untuk memperoleh BBM tidak boleh menghilangkan hak pengguna jalan lain untuk melintas dengan aman.

Ketika Antrean BBM Menghambat Roda Ekonomi

Dampak kedua adalah terganggunya efisiensi logistik. Sebagai salah satu pintu gerbang distribusi barang di Sumatra, Lampung memiliki peran penting dalam pergerakan komoditas, kebutuhan pokok, dan berbagai produk perdagangan.

Apabila truk distribusi dan kendaraan logistik harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre BBM, waktu operasional akan terbuang. Keterlambatan pengiriman, peningkatan konsumsi bahan bakar selama perjalanan, serta bertambahnya biaya operasional menjadi konsekuensi yang patut diantisipasi.

Pada akhirnya, inefisiensi tersebut berpotensi merembet ke harga barang dan biaya distribusi yang ditanggung masyarakat.

Kemacetan juga menimbulkan kerugian yang lebih luas. Waktu produktif warga tersita, konsumsi bahan bakar meningkat akibat kendaraan berhenti atau bergerak perlahan, sementara emisi kendaraan menambah beban pencemaran udara.

Dengan demikian, persoalan antrean BBM bukan sekadar masalah ketidaknyamanan berkendara. Jika berlangsung terus-menerus tanpa penanganan yang efektif, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas kota dan mengurangi kualitas lingkungan perkotaan.

Mengurai Akar Masalah: Distribusi, Pengawasan, dan Tata Kelola

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah mengapa antrean kendaraan dapat berlangsung panjang hingga mengganggu fungsi jalan umum.

Jawabannya tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan. Pemerintah dan instansi berwenang perlu mengumpulkan data mengenai pola pasokan BBM, tingkat permintaan, kapasitas pelayanan SPBU, waktu tunggu kendaraan, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.

Kemungkinan persoalan dapat berasal dari berbagai faktor, mulai dari ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, keterbatasan kapasitas pelayanan, pemilihan lokasi pengisian yang terkonsentrasi, hingga dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Setiap faktor perlu diperiksa secara objektif sebelum kesimpulan ditetapkan.

BBM bersubsidi merupakan sumber daya yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan. Oleh sebab itu, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan digital atau sistem transaksi di SPBU. Pengawasan lapangan, pemeriksaan kepatuhan, dan penindakan terhadap pelanggaran juga harus berjalan secara konsisten.

Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa penyaluran BBM berlangsung sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap kepentingan publik.

Namun, perlu ditegaskan bahwa panjangnya antrean semata belum membuktikan adanya penimbunan, manipulasi distribusi, atau penyalahgunaan subsidi. Dugaan semacam itu harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga Langkah Konkret yang Tidak Bisa Ditunda

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah yang terukur, terpadu, dan dapat dievaluasi. Setidaknya ada tiga agenda yang perlu segera dijalankan.

Pertama, menata waktu dan lokasi pengisian BBM kendaraan besar.

Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Pertamina, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait perlu mengevaluasi SPBU yang berada di sepanjang jalur padat lalu lintas. Salah satu opsi yang layak dikaji adalah pengaturan waktu pengisian kendaraan berat pada jam non-sibuk, termasuk malam hingga dini hari, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan keselamatan serta kebutuhan operasional pengemudi.

Selain itu, perlu dikaji penyiapan atau penunjukan SPBU yang lebih sesuai untuk melayani kendaraan berat, terutama di lokasi yang memiliki ruang antre memadai dan tidak mengganggu arus lalu lintas utama.

Kebijakan ini harus disusun berdasarkan kajian lalu lintas dan kapasitas layanan, bukan sekadar memindahkan kemacetan dari satu ruas jalan ke ruas jalan lainnya.

Kedua, menegakkan aturan penggunaan ruang jalan secara konsisten.

Kepolisian dan Dinas Perhubungan perlu melakukan pengawasan langsung di titik-titik antrean yang berulang kali menimbulkan gangguan lalu lintas. Kendaraan yang mengantre tidak boleh dibiarkan berhenti berlapis hingga menutup jalur utama, menghalangi akses rumah sakit, atau mengganggu pergerakan kendaraan darurat.

Penertiban harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, disertai rambu yang jelas, pengaturan antrean, serta koordinasi dengan pengelola SPBU.

Di sisi lain, pengelola SPBU juga harus bertanggung jawab mengatur antrean agar tidak meluber ke jalan umum. Penegakan aturan perlu menyasar setiap pihak sesuai kewenangan dan bentuk pelanggarannya, bukan semata-mata membebankan kesalahan kepada pengemudi.

Ketiga, melakukan audit distribusi dan evaluasi pelayanan SPBU.

Pertamina bersama BPH Migas dan instansi berwenang perlu mengevaluasi pola distribusi BBM bersubsidi di titik-titik yang mengalami antrean ekstrem. Evaluasi tersebut harus menjawab pertanyaan penting: apakah pasokan dan kebutuhan telah seimbang, apakah kapasitas pelayanan memadai, apakah penyaluran telah sesuai ketentuan, dan apakah terdapat indikasi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti?

Hasil evaluasi sebaiknya menjadi dasar perbaikan sistem distribusi, penguatan pengawasan, dan penyesuaian pola pelayanan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai hukum.

Pemerintah daerah juga perlu menetapkan mekanisme pemantauan berkala agar efektivitas kebijakan dapat diukur melalui indikator yang jelas, seperti panjang antrean, waktu tunggu, tingkat gangguan lalu lintas, dan jumlah pelanggaran yang ditindak.

Kolaborasi, Bukan Saling Melempar Tanggung Jawab

Persoalan antrean BBM berada pada persinggungan beberapa kewenangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan lalu lintas dan ketertiban ruang publik sesuai kewenangannya. Kepolisian berperan dalam penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas. Dinas Perhubungan mendukung pengaturan serta rekayasa lalu lintas, sedangkan Pertamina dan BPH Migas menjalankan fungsi masing-masing dalam penyediaan, penyaluran, pengawasan, dan pengaturan BBM sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Karena itu, penyelesaian masalah tidak akan efektif jika setiap pihak bekerja sendiri-sendiri.

Diperlukan forum koordinasi yang menghasilkan keputusan operasional, pembagian tanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi. Titik antrean yang paling mengganggu harus menjadi prioritas penanganan, dengan hasil yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Langkah darurat perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran jalan, sementara pembenahan sistem distribusi BBM dijalankan sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

Mengembalikan Jalan kepada Kepentingan Publik

Pada akhirnya, jalan raya bukanlah tempat parkir tunggu bagi kendaraan yang hendak memperoleh BBM. Jalan merupakan fasilitas publik yang menopang mobilitas warga, kegiatan perdagangan, pelayanan darurat, dan pertumbuhan ekonomi.

Membiarkan antrean kendaraan terus menguasai jalur vital Bandar Lampung berarti membiarkan persoalan yang seharusnya dapat dikelola berubah menjadi risiko harian bagi masyarakat.

Kita tidak sedang mempertentangkan hak pengemudi untuk mendapatkan BBM dengan hak pengguna jalan lainnya. Keduanya harus dilindungi melalui sistem pelayanan yang tertib, distribusi yang tepat sasaran, dan penegakan aturan yang adil.

Bandar Lampung membutuhkan keberanian untuk membenahi persoalan ini secara menyeluruh. Bukan hanya dengan menertibkan antrean ketika kemacetan sudah terjadi, melainkan juga dengan memperbaiki penyebabnya, mengawasi pelaksanaannya, dan memastikan kebijakan tidak berhenti sebagai wacana.

Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama. Sebab, ukuran keberhasilan tata kelola kota bukanlah seberapa banyak aturan yang diterbitkan, melainkan seberapa nyata masyarakat merasakan manfaatnya.

Menjinakkan “semut besi” di jalur vital Bandar Lampung bukan sekadar urusan mengurai kemacetan. Ini adalah upaya menjaga keselamatan, melindungi produktivitas ekonomi, dan mengembalikan jalan raya kepada fungsi utamanya: melayani kepentingan publik.