PROJO Lampung Lempar Gagasan Besar: Saatnya Bertransformasi Menjadi Partai Politik

Mediakompass.id

BANDAR LAMPUNG — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PROJO Provinsi Lampung mulai membuka wacana besar mengenai masa depan organisasi. Setelah lebih dari satu dekade berada dalam dinamika politik nasional, PROJO dinilai sudah saatnya mendiskusikan kemungkinan bertransformasi dari organisasi kemasyarakatan dan kerelawanan menjadi partai politik.

Gagasan tersebut disampaikan Ketua DPD PROJO Lampung, Andri Budiman. Menurutnya, wacana itu perlu dibicarakan secara terbuka sebagai bagian dari proses pendewasaan organisasi sekaligus menghadapi perubahan politik nasional menuju Pemilu 2029.

Andri menilai PROJO memiliki modal sosial yang cukup besar, mulai dari pengalaman politik, jaringan organisasi di berbagai daerah, hingga basis kader dan simpatisan yang selama ini terlibat dalam berbagai agenda kebangsaan.

“Menurut saya, sudah waktunya PROJO berani mendiskusikan masa depannya secara lebih besar. Kita tidak boleh selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung,” kata Andri.

Ia mempertanyakan apakah PROJO akan terus berada di luar sistem politik elektoral atau suatu saat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang ikut menentukan arah kebijakan negara.

“Pada satu titik, PROJO harus berani bertanya: apakah kita akan tetap berada di luar sistem politik elektoral, atau masuk dan menjadi kekuatan yang ikut menentukan arah kebijakan negara?” ujarnya.

Dari Pendukung Menjadi Kekuatan Penentu

Andri menegaskan, gagasan PROJO menjadi partai politik tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai upaya mengejar kekuasaan maupun jabatan politik.

Menurutnya, transformasi tersebut harus diarahkan untuk menyediakan saluran politik yang lebih konkret bagi aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan melalui gerakan kerelawanan.

“Kalau selama ini kita mampu mengantarkan dan mendukung pemimpin, mengapa tidak mulai berpikir membangun wadah politik yang mampu melahirkan pemimpin?” katanya.

“Kalau selama ini kita mengawal kebijakan, mengapa tidak mempersiapkan kader-kader yang suatu hari ikut menentukan dan membuat kebijakan?” lanjutnya.

Menurut Andri, PROJO telah memiliki pengalaman panjang sejak era Presiden Joko Widodo dan saat ini tetap menyatakan komitmennya mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Karena itu, tantangan PROJO ke depan dinilai bukan hanya mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi menentukan bagaimana kekuatan sosial dan politik tersebut digunakan dalam jangka panjang.

“PROJO harus memiliki masa depan yang tidak tergantung pada satu momentum pemilu, satu jabatan atau bahkan satu figur. Organisasi besar harus memiliki gagasan besar, kaderisasi dan arah perjuangan jangka panjang,” tegasnya.

Menuju 2029, PROJO Harus Menentukan Arah

Andri menyebut Pemilu 2029 dapat menjadi salah satu momentum penting dalam regenerasi politik nasional.

Menurutnya, masa menuju 2029 tidak seharusnya hanya dimanfaatkan untuk konsolidasi struktur organisasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi mengenai posisi strategis PROJO dalam demokrasi Indonesia.

Ia menyebut ada dua pilihan besar yang dapat didiskusikan: PROJO tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil di luar partai politik atau mempersiapkan transformasi menjadi institusi politik yang dapat berkompetisi secara demokratis.

“2029 jangan hanya kita lihat sebagai pergantian pemilu. Kita harus melihatnya sebagai momentum regenerasi politik nasional. PROJO harus menentukan akan berada di mana dalam perubahan besar tersebut,” ujar Andri.

Ia menilai pengalaman relawan dalam memenangkan kontestasi politik perlu diikuti dengan penguatan kaderisasi dan keterlibatan dalam proses politik formal.

Sebab, setelah pemilu selesai, kewenangan formal dalam menentukan undang-undang, anggaran dan berbagai kebijakan publik tetap berada pada lembaga-lembaga politik.

“Jangan alergi mendengar kata partai politik. Kalau politik dijalankan dengan benar, politik adalah alat memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Yang harus kita lawan bukan politiknya, tetapi politik transaksional, politik koruptif dan politik yang menjauh dari kepentingan rakyat,” tegasnya.

Bukan Sekadar Partai Kekuasaan

Meski mendorong agar wacana tersebut mulai dibahas, Andri menegaskan bahwa jika suatu saat PROJO memilih jalur partai politik, organisasi tersebut tidak boleh dibangun sekadar sebagai kendaraan elite.

Menurutnya, kekuatan utama PROJO harus tetap berasal dari masyarakat.

“Kalau suatu hari PROJO menjadi partai, saya tidak ingin kita hanya menambah satu lagi nama partai dalam surat suara. Harus ada pembeda. Harus menjadi partai yang lahir dari bawah, bekerja dari bawah dan memperjuangkan kepentingan rakyat dari bawah,” katanya.

Ia menyebut sejumlah agenda yang harus menjadi perhatian, antara lain penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, perlindungan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hilirisasi ekonomi daerah, pemberantasan korupsi hingga pemerataan pembangunan.

“Politik tidak boleh berhenti pada perebutan kursi. Kursi bukan tujuan. Kekuasaan bukan tujuan. Keduanya hanyalah alat,” ujar Andri.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana rakyat hidup lebih baik, mendapatkan pekerjaan, petani sejahtera, anak-anak mendapatkan pendidikan dan negara hadir ketika masyarakat membutuhkan,” sambungnya.

Tetap Hormati Keputusan DPP PROJO

Andri menegaskan bahwa wacana tersebut merupakan gagasan dari PROJO Lampung dan bukan keputusan organisasi secara nasional.

Ia mengakui posisi PROJO saat ini masih sebagai organisasi kemasyarakatan dan kerelawanan.

“Kami menghormati sepenuhnya keputusan dan garis organisasi DPP PROJO. Hari ini PROJO adalah ormas dan kita tetap menjalankan keputusan organisasi. Tetapi sebagai kader, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemikiran tentang masa depan PROJO,” tegasnya.

Menurut Andri, apabila gagasan tersebut nantinya mendapat dukungan luas dari daerah, pembahasannya harus dilakukan melalui mekanisme organisasi dan forum tertinggi PROJO.

“Keputusan besar tidak boleh ditentukan satu atau dua orang. Dengarkan DPD, dengarkan DPC, dengarkan kader dan dengarkan rakyat,” katanya.

“Kalau mayoritas mengatakan PROJO tetap menjadi ormas, kita hormati. Kalau suatu hari mayoritas menghendaki PROJO menjadi partai politik, kita juga harus berani melaksanakannya,” lanjut Andri.

PROJO Harus Berani Bertransformasi

Andri menilai organisasi yang mampu bertahan dalam perubahan zaman adalah organisasi yang berani melakukan evaluasi dan membaca perkembangan politik.

Ia menyebut PROJO saat ini tengah menjalankan konsolidasi organisasi secara nasional. Rangkaian Konferda di berbagai provinsi juga disebut sebagai bagian dari mandat Kongres III PROJO tahun 2025 untuk memperkuat struktur organisasi.

Menurut Andri, momentum konsolidasi tersebut seharusnya tidak hanya menghasilkan struktur organisasi yang semakin kuat, tetapi juga melahirkan gagasan mengenai arah perjuangan PROJO dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

“Kita sudah membuktikan PROJO bisa menjadi kekuatan relawan. Kita sudah membuktikan bisa ikut memenangkan pertarungan politik. Sekarang pertanyaan berikutnya jauh lebih besar: apakah PROJO hanya ingin terus menjadi penonton dan pendukung dalam sejarah politik Indonesia, atau suatu hari berani ikut menulis sejarah itu sendiri?” ujarnya.

Andri memastikan PROJO Lampung siap mendorong pembahasan mengenai masa depan organisasi secara demokratis di internal organisasi.

“Bagi kami, PROJO harus terus tumbuh. Kalau kepentingan rakyat menuntut kita tetap menjadi ormas, kita jalankan dengan maksimal. Tetapi kalau perjalanan sejarah menuntut PROJO naik kelas menjadi partai politik, kita juga tidak boleh takut,” pungkasnya.

“Jangan selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung. Sudah saatnya kita mempersiapkan PROJO menjadi kekuatan penentu—tentu jika rakyat dan seluruh keluarga besar PROJO menghendakinya.”