Muhammad Ali SH.MH :Pemutihan Pajak Jangan Hanya Kejar Pendapatan, Tapi Bangun Kepercayaan Publik

BANDAR LAMPUNG – Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemerintah Provinsi Lampung mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Program yang mencakup penghapusan denda keterlambatan, kemudahan administrasi kendaraan, hingga perluasan layanan Samsat ke daerah-daerah dinilai mampu membantu masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Namun di balik dukungan tersebut, muncul sejumlah catatan kritis yang disampaikan oleh Pengamat Sosial dan Hukum Masyarakat, Muhammad Ali. Dalam pesan terbukanya kepada Gubernur Lampung, ia menilai kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

Menurut Muhammad Ali, selama ini banyak masyarakat yang enggan membayar pajak bukan semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi karena adanya keraguan terhadap manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan.

"Rakyat ingin melihat bahwa uang yang mereka setorkan benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang dirasakan langsung, seperti jalan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan fasilitas yang memadai," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan program pemutihan pajak tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya penerimaan daerah. Pemerintah juga harus mampu menunjukkan transparansi penggunaan anggaran agar kepercayaan publik dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Selain itu, Muhammad Ali juga menyoroti aspek keadilan dalam kebijakan pemutihan pajak. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan perasaan kurang adil bagi wajib pajak yang selama ini patuh membayar kewajibannya setiap tahun.

"Jangan sampai muncul persepsi bahwa yang taat justru tidak mendapatkan manfaat apa-apa, sementara yang menunggak bertahun-tahun memperoleh keringanan besar. Pemerintah perlu memikirkan bentuk penghargaan bagi masyarakat yang selama ini disiplin membayar pajak," katanya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa kebijakan penyeimbang, masyarakat dapat terdorong untuk menunda pembayaran pajak dengan harapan akan ada program pemutihan serupa di masa mendatang.

Dalam pesannya, Muhammad Ali juga menyinggung soal penggunaan dana opsen pajak kendaraan yang menurut ketentuan memang diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan jalan.

Ia mengapresiasi arahan Gubernur Lampung kepada para bupati dan wali kota agar dana tersebut diprioritaskan untuk infrastruktur jalan. Namun, menurutnya, hal tersebut sejatinya merupakan kewajiban yang memang sudah diatur dalam regulasi.

"Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya instruksi, tetapi bukti nyata di lapangan. Berapa dana yang masuk, digunakan untuk ruas jalan mana, dan berapa kilometer yang sudah diperbaiki harus dapat diketahui publik secara terbuka," tegasnya.

Lebih jauh, Muhammad Ali menekankan posisi strategis Lampung sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Menurutnya, kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan di Lampung akan menjadi cerminan pertama yang dilihat oleh masyarakat dari berbagai daerah.

"Jika pelayanan baik, jalan mulus, dan tata kelola pemerintahan transparan, maka Lampung akan dikenal sebagai gerbang yang membanggakan Indonesia. Sebaliknya, jika masalah lama terus berulang, citra daerah akan sulit berubah," ujarnya.

Di akhir pesannya, Muhammad Ali menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun ia berharap kebijakan pemutihan pajak tidak berhenti pada peningkatan penerimaan daerah semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak.

"Kami ingin melihat uang pajak benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata. Dengan begitu, Lampung tidak hanya menjadi gerbang lalu lintas nasional, tetapi juga menjadi gerbang kebanggaan Indonesia," pungkasnya.

Naskah Muhamad Ali SH MH 

Ketua umum LPK GPI