Muktamirin Terima LPJ Gus Yahya, Lima Tahun Kepemimpinan PBNU Dipertanggungjawabkan

Mediakompass.id

JOMBANG — Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmah 2021–2026 di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, diterima oleh para Muktamirin dalam Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Penerimaan LPJ tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian Muktamar Ke-35 NU. Dalam forum tersebut, hampir 1.000 halaman laporan dipaparkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah organisasi selama lima tahun terakhir.

Gus Yahya menegaskan, LPJ bukanlah laporan yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kepengurusan PBNU selama lima tahun terakhir berjalan tanpa kekurangan.

Menurutnya, LPJ merupakan bentuk keberanian organisasi untuk menyampaikan secara terbuka berbagai hal yang telah dikerjakan sekaligus mempertanggungjawabkannya di hadapan forum tertinggi NU.

“LPJ bukan soal mengaku sempurna. LPJ adalah keberanian untuk menyampaikan apa adanya dan siap dipertanggungjawabkan,” demikian pesan Gus Yahya dalam konteks pertanggungjawaban kepengurusan PBNU.

Dalam forum Muktamar, LPJ menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai program dan kebijakan PBNU selama masa khidmah 2021–2026. Sejumlah capaian organisasi, penguatan kelembagaan, pengembangan program, hingga berbagai langkah strategis PBNU turut menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban tersebut.

Sebelumnya, Gus Yahya menyampaikan keyakinannya bahwa LPJ kepengurusan PBNU akan dapat diterima oleh Muktamirin. Ia juga menyebut berbagai target yang diamanatkan dalam Muktamar Ke-34 NU di Lampung telah hampir sepenuhnya ditunaikan.

Diterimanya LPJ tersebut sekaligus menandai bahwa pelaksanaan amanah kepengurusan PBNU periode 2021–2026 telah mendapatkan legitimasi dari forum Muktamar.

Lebih dari sekadar keputusan administratif, penerimaan LPJ menjadi bagian dari mekanisme organisasi untuk menguji dan mengevaluasi perjalanan kepengurusan selama lima tahun. Para Muktamirin memiliki ruang untuk melihat, menilai, serta memberikan keputusan terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan PBNU.

Keputusan tersebut selanjutnya menjadi pijakan bagi Nahdlatul Ulama dalam melanjutkan agenda organisasi ke depan, terutama dalam memperkuat kelembagaan, membangun kemandirian, serta meningkatkan kontribusi NU di tingkat nasional maupun global.

Muktamar Ke-35 NU di Jombang pun menjadi momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus merumuskan arah perjalanan NU pada masa mendatang.

Dengan diterimanya LPJ, seluruh ikhtiar kepengurusan PBNU selama lima tahun terakhir menjadi bagian dari catatan perjalanan organisasi sekaligus modal untuk melangkah menuju Nahdlatul Ulama yang semakin kuat, mandiri, dan mendunia.