Peringati Hari Tani Nasional, Ratusan Massa di Lampung Desak Penyelesaian Konflik Agraria.

MediaKompass.id, BANDAR LAMPUNG — Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2026, ratusan massa dari sejumlah organisasi masyarakat, kelompok tani, dan organisasi pendamping petani menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).

Aksi tersebut di antaranya dilakukan oleh Dewan Rakyat Lampung (DRL), Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), serta gabungan LBH Bandar Lampung, DRL, Serikat Petani Lampung (SPL) Desa Sripendowo yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Reformasi Agraria (FPR-RA).

Massa menyuarakan sejumlah persoalan agraria di Provinsi Lampung, mulai dari penyelesaian konflik pertanahan, reforma agraria, perlindungan petani, hingga akses masyarakat terhadap kawasan hutan dan sumber daya agraria.

Aksi DRL yang dikoordinatori Rifky Indrawan alias Apang diikuti sekitar 400 orang. Massa tiba di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung sekitar pukul 10.02 WIB dengan membawa dua mobil komando dan menyampaikan aspirasi melalui orasi.

Perwakilan massa kemudian diterima oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi IV, Wahrul Fauzi Silalahi. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sejumlah aspirasi terkait konflik agraria, termasuk persoalan pertanahan di wilayah Pesawaran.

Wahrul menyampaikan perlunya koordinasi dengan instansi terkait dan menyatakan akan membantu penyelesaian persoalan pertanahan. Ia juga menyampaikan komitmen untuk mendorong pembentukan tim dalam menangani permasalahan agraria.

Selain itu, perwakilan pemerintah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu masyarakat dalam proses pengurusan persoalan kawasan kehutanan di Kementerian Kehutanan, termasuk persoalan di wilayah Pesawaran Register 19.

Sekitar pukul 10.50 WIB, perwakilan massa menyerahkan berkas aspirasi kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung. Massa kemudian bergerak menuju kawasan Tugu Adipura.

Pada aksi lainnya, sekitar 50 massa dari Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) tiba di lingkungan Pemprov Lampung sekitar pukul 11.00 WIB. Massa membawa satu mobil komando dan perangkat pengeras suara.

Perwakilan PPRL kemudian diterima oleh DPRD Provinsi Lampung. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendorong reforma agraria, penyelesaian seluruh konflik agraria di Lampung, pembentukan tim penyelesaian konflik agraria, perlindungan kawasan pertanian pangan, serta perlindungan terhadap masyarakat di kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan.

Massa juga menyuarakan perlindungan hak buruh, nelayan, perempuan dan kelompok masyarakat yang terdampak konflik agraria serta meminta agar bantuan pemerintah diberikan secara merata kepada masyarakat dan kelompok tani.

Perwakilan pemerintah menyatakan akan membantu penyelesaian persoalan pertanahan di Lampung, mendorong pembentukan tim penyelesaian konflik agraria, serta berkomitmen menangani konflik agraria yang ada.

Sementara itu, sekitar pukul 11.23 WIB, aksi gabungan LBH Bandar Lampung, DRL dan SPL Desa Sripendowo yang tergabung dalam FPR-RA berlangsung di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung. Jumlah massa dalam aksi tersebut diperkirakan mencapai 600 orang.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah alat peraga berupa mobil komando, pengeras suara, spanduk, banner, bendera, poster dan press release.

FPR-RA menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penyelesaian konflik agraria di Lampung, percepatan pengesahan regulasi terkait agraria, penolakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani, peningkatan kesejahteraan petani, serta percepatan program perhutanan sosial.

Massa juga meminta penyelesaian konflik agraria di sejumlah wilayah, termasuk Anak Tuha, Sripendowo dan Kotabaru. Selain itu, mereka menyerukan evaluasi terhadap izin HGU dan IUP perkebunan yang dinilai bermasalah serta meminta masyarakat terdampak dilibatkan dalam proses penyelesaiannya.

Tuntutan lainnya mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait agraria, perlindungan hak petani di kawasan hutan, penghentian kriminalisasi terhadap pejuang agraria dan lingkungan, serta penindakan terhadap praktik mafia tanah, mafia pupuk dan kartel pangan.

Massa juga menyerukan agar penyelesaian konflik agraria tidak melibatkan aparat TNI-Polri serta meminta penarikan unsur militer dari ruang-ruang sipil.

Sekitar pukul 13.00 WIB, massa SPL Desa Sripendowo tiba di Bundaran Tugu Adipura dan bergabung dengan massa lainnya untuk menyampaikan orasi. Massa DRL kemudian membubarkan diri sekitar pukul 13.50 WIB.

Sementara massa SPL dan LBH Bandar Lampung masih melanjutkan penyampaian aspirasi hingga sekitar pukul 15.16 WIB sebelum akhirnya membubarkan diri.

Seluruh rangkaian aksi unjuk rasa dalam rangka Hari Tani Nasional di sejumlah titik tersebut berakhir dengan situasi aman dan kondusif.