Ketum BNM RI: Pemberantasan Narkoba Tak Efektif Tanpa Aparat Bersih dan Berintegritas

Mediakompass.id

BANDAR LAMPUNG, 11 September 2026 — Pemberantasan narkoba dinilai tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan aparat penegak hukum yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Brantas Narkotika Maksiat Republik Indonesia (BNM RI), Fauzi Malanda Raden Bayang. Ia menegaskan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.

Menurut Fauzi, persoalan akan menjadi semakin serius apabila terdapat oknum aparat penegak hukum yang justru terlibat dalam jaringan peredaran narkoba atau memberikan perlindungan kepada bandar.

"Ketika oknum penegak hukum justru menjadi bagian dari jaringan peredaran atau membentengi para bandar, menjadi backing, maka strategi pencegahan dan penindakan sekeras apa pun akan bocor di tengah jalan," ujar Fauzi.

Karena itu, lanjutnya, reformasi internal di lembaga penegak hukum merupakan syarat mutlak untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba.

Fauzi menyebut terdapat sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan untuk menciptakan institusi penegak hukum yang bersih dan dipercaya masyarakat.

Pertama, menurut dia, perlu dilakukan pengawasan internal yang ketat disertai pemberian sanksi tegas terhadap setiap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu.

Kedua, diperlukan transparansi dalam sistem kerja, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dalam proses penyidikan, penahanan hingga pengelolaan dan penyitaan barang bukti narkoba.

"Teknologi dan transparansi harus diperkuat agar tidak ada celah untuk manipulasi maupun praktik jual beli pasal," tegasnya.

Selain itu, Fauzi juga menilai pentingnya pelibatan lembaga independen dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap proses hukum, khususnya dalam penanganan kasus-kasus narkoba berskala besar.

Menurutnya, pengawasan dari berbagai pihak diperlukan agar lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum dapat menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

"Hal ini perlu kita jalankan agar institusi yang berwenang berjalan tegak lurus, bukan sok kuasa," katanya.

Fauzi menegaskan, meskipun BNM RI bukan merupakan lembaga independen negara, pihaknya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penegakan hukum, khususnya terkait pemberantasan narkoba.

"BNM RI sekalipun tidak berada di dalam lembaga independen atau institusi penegak hukum, kami akan selalu mengawasi penegakan hukum di kepolisian dan BNN agar tercipta institusi yang bersih dan dipercaya masyarakat," pungkasnya.